PRINSIP KEARIFAN LOKAL KASUNDAAN DALAM IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG DI JAWA BARAT

EKONOMI KERAKYATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN MENUJU DESA JAWARA

(JAYA, ISTIMEWA & SEJAHTERA) di

KABUPATEN SUBANG

Oleh : Yoga Rukma Gandara, ST, MT

WARGA SUBANG

Pembangunan pada intinya harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik itu swasta, pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh baik di Perkotaan maupun Pedesaan.  Semua unsur harus turut serta dalam pembangunan yang tentunya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh juga. Konsekuensi dari kesejahteraan secara menyeluruh tentunya adalah pemerataan pembangunan di setiap wilayah yang pada intinya adalah  pemerataan kesejahteraan semua masyarakat di Kabupaten Subang.

Beberapa catatan dalam peningkatan kesejahteraan yang dirasakan sekarang adalah masih  adanya ketimpangan/perbedaan yang cukup mencolok tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa indicator yang menunjukan ketimpangan itu antara lain :

§  Masih banyak masyarakat miskin di Indonesia sementara cukup banyak juga masyarakat Indonesia yang kaya raya.

§  UMR yang cukup rendah, dan masih banyak perusahaan maupun perorangan yang menggaji karyawannya di bawah UMR.

§  Tingkat Pendidikan yang masih rendah.

§  Kesenjangan pembangunan antara Kota dan Desa, Pusat dan Daerah

§  dll

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi menurut beberapa pakar ekonomi merupakan salah satu dari dampak negatif konsep Pembangunan Ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan yang diterapkan di Indonesia sejak jaman Orde Baru. Konsep Pertumbuhan sangat berpihak pada pelaku ekonomi menengah ke atas, sedangkan rakyat Indonesia yang sebagian besar adalah kelas ekonomi ke bawah sangat dirugikan. Pemerintah hanya menekankan pada angka-angka pertumbuhan ekonomi yang memang sangat dipengaruhi oleh pelaku bisnis menengah ke atas.

Sudah saatnya negeri ini mulai dari sekarang memperhatikan dan menitikberatkan  pemerataan kesejahteraan melalui ekonomi kerakyatan.  Pelaku ekonomi kelas atas sudah bisa menyesuaikan dengan segala tantangan yang ada di era globalisasi ini, mereka tidak perlu lagi mendapatkan porsi perhatian  yang besar dari pemerintah. Justru porsi perhatian  pemerintah yang besar harus ditujukan kepada masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang masih cukup banyak di Indonesia. Masyarakat ekonomi menengah ke bawah sangat rentan terhadap gejolak ekonomi makro (pasar, bahan baku, dll) sehingga perlu perlindungan, bantuan, bimbingan dan perhatian dari pemerintah. Untuk itu perlu di cari beberapa upaya peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang tentunya program peningkatan ekonomi tersebut harus menyentuh langsung masayarakat menengah ke bawah. Tulisan ini mencoba membahas program ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat menengah ke bawah yang penulis sebutkan sebagai program ekonomi kerakyatan.

Karena sebagian besar masyarakat menengah ke bawah berada di Pedesaan maka tulisan ini juga memfokuskan konsep ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan ekonomi pedesaan. Seperti yang kita tahu Kabupaten Subang sebagian besar merupakan daerah perdesaan dilihat secara administratif  maupun karakteristik wilayah.

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Perdesaaan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Desa JAWARA (Jaya, Istimewa & Sejahtera) di Kabupaten Subang sesuai dengan Jargon Bupati dan Wakil Bupati Subang yaitu mewujudkan Subang Jawara.

Untuk mewujudkan Desa JAWARA pendekatan perwujudannya adalah memalui peningkatan Ekonomi Kerakyatan Perdesaraan, sehingga Desa mempunyai Daya Saing (jaya), mempunyai produk unggulan (istimewa) dan masyarakat/rakyat berperan langsung (partisipatif) yang pada ujungnya masyarakat desa bisa makmur (sejahtera).Peningkatam ekonomi Kerakyatan Perdesaan ini dapat di dorong dengan mewujudkan Desa yang Mandiri.

Sebagai Gambaran berikut ini disajikan salah satu Konsep untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mendorong desa untuk mandiri dalam mengelola perekonomiannya.

I.   DESA MANDIRI JAWARA

Kemandirian suatu wilayah/daerah atau lebih fokus lagi daerah pedesaan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor kunci kemandirian, yaitu

1.     Infrastruktur

2.     Permodalan / Perekonomian Desa

3.     Sumber Daya Manusia

Ketiga faktor kunci tersebut menjadi generator agar suatu desa bisa mandiri mempunyai daya saing yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

INFRASTRUKTUR

Infrastruktur merupakan faktor pendukung utama peri kehidupan di desa. Infrastruktur tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu infrastruktur yang sudah  merupakan kebutuhan dasar masyarakat, misalnya listrik, infrastruktur kesehatan, pendidikan, dll. Dan infrastruktur yang membantu kegiatan perekonomian desa, misalnya jalan, irigasi, pasar, TPI dll.

Desa mandiri tentunya harus  didukung selain infrastruktur kebutuhan dasar juga harus didukung dan diprioritaskan oleh infrastruktur yang dapat membantu perekonomian di desa. Keberadaan Infrastruktur yang baik akan sangat berpengaruh baik terhadap produktifitas desa secara keseluruhan maupun terhadap kinerja ekonomi desa secara khusus.

Penyediaan Infrastruktur pada saat ini di dominasi dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Masyarakat hanya menerima hasil infrastruktur tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat kecil sekali. Beberapa konsep penyediaan Infrastruktur dalam perpektif Desa Jawara adalah pembangunan Infrastruktur Berbasis Partisipasi Masyarakat antara lain :

-    Pola pengerjaan Infrastruktur melibatkan masyarakat setempat melalui program Padat Karya, sehingga masyarakat mempunyai penghasilan tambahan.

-    Pemerintah memberikan Stimulus Pembangunan Infrastruktur, masyarakat membantu dalam hal tenaga kerja sehingga dapat menekan biaya pembangunan Infrastruktur tersebut. Sehingga secara Kuantitas akan semakin banyak infrastruktur yang dibangun.

-    Memperbanyak pembangunan Infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian desa, contoh pembangunan jalan lingkung di desa/dusun pengrajin atau dusun yang mempunyai produk ekonomi (Pengrajin keripik, pengrajin sulam, dsb) agar proses pengangkutan hasil produksi bisa lancar.

-    Melaksanakan Publik Private Parthership (kemitraan swasta dan pemerintah) dalam pengadaan Infrastruktur di pedesaan. Bentuk kemitraan pembangunan infrastuktur bisa memanfaatkan program CSR perusahan yang ada di Kabupaten Subang.

PERMODALAN / PEREKONOMIAN DESA

Permodalan / Perekonomian Desa merupakan KUNCI UTAMA Kemandirian Desa. Selama ini Perekonomian Desa sering diabaikan. Desa dibiarkan secara sendiri membentuk perekonomian desa tanpa ada bimbingan maupun pendampingan khusus dari Pemerintah. Program-program ekonomi Pemerintah khususnya pemerintah pusat lebih menekankan pada perekonomian yang dikuasai oleh swasta terutama ekonomi menengah ke atas. Teori Trikle Down Efeck pada kenyataannya tidak memeratakan roda perekonomian terutama pedesaan. Saatnya kini Desentralisasi perekonomian di wilayah pedesaan yang merupakan sebagian besar wilayah Indonesia, Jawa Barat dan Kabupaten Subang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Desa dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa, Potensi desa tersebut tentu saja harus di olah agar mempunyai nilai ekonomi, untuk itu maka harus ada proses produksi (ekonomi) di desa. Penduduk Desa mempunyai keterbatasan dalam proses produksi (ekonomi) tersebut, oleh karena itu Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam proses tersebut.

Semakin baiknya perekonomian desa maka Kemandirian suatu desa akan cepat dicapai.

Perekonomian Desa merupakan Core dari Kemandirian Desa. Selama ini Pemerintah lebih banyak menintervensi Infrastruktur. Perekonomian Pedesaan dibiarkan tumbuh secara alami, padahal sektor  perekonomian di luar pedesaan bergerak begitu cepat dan sangat dinamis. Hal tersebut menyebabkan perekonomian desa menjadi tertinggal, kalaupun ada proses produksi/perekonomian di desa, penduduk desa hanya sebagai obyek, bukan sebagai subyek proses tersebut.

Dari ketiga kunci kemandirian tersebut faktor permodalan/perekonomian yang sangat perlu di sentuh oleh pemerintah.

Beberapa konsep Perekonomian Desa dalam perpektif Desa Jawara antara lain :

-    Perlu di cari dan dikelola bentuk produksi/perekonomian yang berbasis potensi masing-masing desa, yang melibatkan seluruh lapisan masarakat.

-    Pendampingan terhadap masyarakat pedesaan dalam melaksanakan perekonomian desa secara profesional (mulai dari bahan baku, proses produksi, kemasan produk dan pemasaran).

-    Memberikan modal bergulir bagi masyarakat pedesaan

-    Memperkuat lembaga keuangan masyarakat desa yang bersifat kebersamaan, misalnya BUMDES, Koperasi Unit Desa, Lumbung Desa, dll.

-    Mengembangkan produk ekonomi masayarat desa secara spesifik, misalnya dengan konsep one produk one village.

-    Membuat Model atau Pilot Projeck pengembangan ekonomi pedesaan

-    Membantu pemasaran produk hasil ekonomi perdesaan melalui kebijakan mewajibkan Waralaba, restaurant, tempat wisata menyediakan gerai produksi ekonomi perdesaan.

-    dll

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan prasarat atau kunci kemandirian desa yang paling berat. Kondisi saat ini penduduk pedesaan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi banyak bekerja di kota besar, karena adanya disparitas ekonomi antara desa dan kota orang cenderung bekerja di kota. Desa bukan sesuatu yang menarik karena potensi yang ada belum bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi.

Karena Sumber Daya yang terbatas maka pendampingan penduduk desa terutama dalam perekonomian desa mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah.

Peran Perangkat Desa mulai dari Kepala Desa, BPD beserta Jajajarannya sangat diperlukan dalam menggerakan ekonomi perdesaan, wawasan stakeholter perdesaan tersebut harus di beri pemahaman mengenai entrepeneur (kewirausahaan) bagaimana mengelola ekomomi perdesaan. Program kewirausahaan desa ini harus menjadi issue politik dalam pemilihan kepala desa.

Membentuk Sumber Daya Manusia masyarakat pedesaaan merupakan pekerjaan yang sangat berat sekali karena hal ini menyangkut pada perilaku (karakter) dari masyarakat, diperlukan perubahan perilaku/karakter/cara pandang masyarakat dari yang tidak perduli terhadap perekonomian masyarakat desa menjadi peduli terhadap kewirausahaan desa. Selain pendidikan dasar juga pendidikan khusus yang bersifat produktif perlu dikembangkan di pedesaan.

Beberapa konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Masyarakat pedesaan dalam perpektif Desa Jawara Berbasis pengembangan ekonomi perdesaan/kewirausahaan perdesaan antara lain :

-    Pelatihan entrepeneurship Aparat Desa

-    Pelatihan proses produksi unggulan sesuai potensi desa

-    Pelatihan Pengelolaan Lembaga Keuangan Desa.

-    Mengiatkan Beasiswa bagi masyarakat pedesaan (Tiap tahun ada warga desa yang diberi beasiswa oleh pemerintah).

-    Memberikan Informasi perekonomian pada masayarakat (misalnya produk yang sedang laku dipasaran, dll)

-    dll

II.  APLIKASI KONSEP :

PEMBUATAN MODEL / PILOT PROJEK PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN DI SETIAP DESA JAWARA MANDIRI SECARA MENYELURUH.

Secara Garis Besar Konsep Desa JAWARA memalui kemandirian Desa telah di uraikan dalam bagian terdahulu. Lalu bagaimana aplikasi dari Konsep tersebut, agar Konsep tersebut bisa diwujudkan. Penulis mencoba salah satu Aplikasi Konsep yang sekiranya dapat menjadi Generator Desa Jawara yaitu : PEMBUATAN MODEL / PILOT PROJEK PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN DI SETIAP DESA JAWARA SECARA MENYELURUH.

Beberapa tahapan pengembangan ekonomi perdesaan ini antara lain:

A.  PENGELOLAAN MODEL

Secara Umum Pembentukan Model Desa JAWARA ini dikoordinir oleh lembaga/instansi Pemerintah yang menangani Perdesaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Bappeda/ Bagian Pemerintahan). Setiap SKPD/ Dinas/ Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta yang mapan di Kabupaten Subang diberi tanggung jawab sebagai PENDAMPING/FASILITATOR MODEL DESA JAWARA.

Pendampingan oleh setiap SKPD dan Perusahaan ini merupakan wujud TANGGUNG JAWAB BERSAMA dalam pembangunan, atau kalau perusahaan swasta merupakan salah satu wujud CSR (Coorporate Sosial Responsibillity) yang sekarang menjadi kewajiban tiap perusahaan.

Fasilitator tersebut bersama-sama masyarakat menjadi aktor utama dalam pembentukan Desa JAWARA mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan. Fasilitator menjadi Penghubung/kepanjangan tangan Instansi Utama yang mengelola Desa JAWARA secara Keselurahan.

Secara Kuantitas apabila ada 22 instansi dan 10 Perusahaan Besar yang menjadi Pendamping/Fasilitator Pembentukan Desa JAWARA (1 fasilitator mendampingi 2 desa berdekatan) maka tiap tahun ada 64 Desa yang didampingi dalam mewujudkan Desa JAWARA. APABILA Kabupaten Subang mempunyai 245 Desa dan 8 Kelurahan (253) maka program ini bisa tuntas dalam 4 tahun, tau kalau ada percepatan bisa dilaksanakan dalam 3 tahun.

Secara diagramatis organisasi pengelolaan Desa Mandir sebagai berikut :

 

 

B.  PEMBERIAN KEMAMPUAN DAN PENYAMAAN PERSEPSI FASILITATOR

Fasilitator sebelum terjun kelapangan tentu saja harus diberi bekal apa yang akan dilaksanakan dilapangan. Oleh sebab itu Fasilitator harus diberi kemampuan dan penyamaan persepsi.

Pemerintah Daerah melalui Instansi Utama Pengelola Desa JAWARA bisa saja dengan BUMD/Akademisi membentuk Manager secara Profesional dalam meningkatkan Ekonomi Desa JAWARA tersebut, sehingga visi ekonomi Desa JAWARA akan terarah dan jelas.

Manajer ini menjadi tempat Diskusinya bagi fasilitator dalam mewujudkan desa JAWARA. Karena Fasilitator mungkin saja kurang dalam kemampuan bidang ekonomi perdesaan.

C.  PENENTUAN POTENSI EKONOMI PERDESAAN

Setiap desa mempunyai potensi dan permasalahan ekonomi yang berbeda untuk itu perlu adanya penetuan potensi apa yang mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat desa tentu saja sesuai dengan sumber daya yang ada. Fasilitator/pendamping desa, masyarakat dan instansi utama pengelola Desa JAWARA bersama-sama menentukan potensi ekonomi perdesaan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dala tahapan ini antara lain :

§  Berapa jumlah penduduk miskin dan bagaimana kemampuan SDM penduduk desa tersebut (pertanian, kerajinan, manufaktur,dll).

§  Potensi ekonomi yang akan di kembangan sampai dengan pemasarannya.

§  Sumber daya alam/buatan apa yang bisa dikembangkan dan mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat perdesaan.

§  Pendataan Infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian desa.

D.  ANALISA EKONOMI POTENSI PERDESAAN DAN PELAKSANAAN

Setelah ditentukan Potensi Perdesaan yang akan dikembangkan maka dilakukan analisis mulai dari proses produksi, permodalan, Penyiapan Sumber daya manusia dan pemasarannya bagaimana.

Setiap tahapan roda perekonomian perdesaan ini harus didampingi oleh fasilitator sampai dengan masyarakat bisa secara mandiri menjalankan roda perekonomiannya.

Dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi perdesaan ini harus ada transfer pengetahuan dari manajer/fasilitator kepada masyarakat.

Secara ekonomi proses produksi/ekonomi ini penulis tidak akan membahas lebih jauh karena pengetahuan terbatas penulis dalam bidang ekonomi. Akan tetapi penulis tekankan bahwa proses produksi/ekonomi ekonomi dasa ini peranannya sangat vital dalam mewujudkan Desa JAWARA.

E.   PEMBERIAN MODAL BERGULIR BAGI DESA JAWARA

Selama ini bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa yang terekspose kebanyakan mengenai pengadaan infrastruktur. Pada Program ini selain infrastruktur juga perlunya digalakan pemberian Modal Bergulir pada masyarakat perdesaan.  Karena setiap bentuk perekonomian di awali oleh penyediaan Modal. Pemberian Modal Bergulir ini tentu saja harus dikawal secara ketat agar dalam pelaksanaannya tidak melenceng dari sasaran.

Selama ini akses terhadap permodalan bagi masyarakat pedesaan sangat sulit sekali. Selain pemberian modal bergulir juga harus diberikan kemudahan bagi akses modal lainnya (misalnya akses kredit lunak dari Bank Pemerintah atau BPR).

F.   PENTAHAPAN PEMBENTUKAN PEREKONOMIAN DESA JAWARA

Tahapan Pembentukan Desa Mandiri ini mungkin tidak bisa tuntas dalam satu tahun saja, tergantung pada masing-masing potensi tiap desa. Akan tetapi tahapan tersebut harus jelas sehinggga pemerintah bisa mengukur tolak ukur keberhasilannya.

Tahapan pelaksaanaan ini dilakuka secara berjenjang mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan model/pilot projek. Manajer/fasilitator dan masyarakat harus dapat menjelaskan dan melaksanakan tahapan pembentukan Desa JAWARA ini secara jelas.

G.  PASCA PILOT PROJEK

Pembentukan Model Perekonomian Perdesaan Desa JAWARA ini tentu saja harus di evaluasi dalam setiap tahap. Dan diharapkan setelah pilot projek desa tersebut harus dapat berdiri sendiri tanpa bentuk pendampingan lagi. Pemerintah hanya memberikan pendampingan secara umum saja. Diharapkan Pembentukan Pilot/Model Projek ini dapat dilaksanakan di seluruh Desa di Kabupaten Subang secara bertahap