PENATAAN KOTA DALAM PUSARAN PENCITRAAN TOKOH POLITIK (POLITISASI PENATAAN KOTA)

 PENATAAN KOTA DALAM PUSARAN PENCITRAAN TOKOH POLITIK

(POLITISASI PENATAAN KOTA)

( Ditulis Oleh Yoga Rukma Gandara, ST., MT)

Sarjana Teknik Arsitektur UNDIP

Magister Perencanaan Kota & Daerah UGM

ASN salah satu Pemerintah Kabupaten di Jawa Barat

Akhir-akhir ini beberapa aspek penataan kota (Banjir, pembangunan public space/ruang publik, transportasi massal, banjir, dll) sering di kaitkan dengan ketokohan Tokoh Politik di beberapa tempat di tanah air, terutama tokoh-tokoh politik baik itu yang masih menjabat ataupun sudah mantan pejabat Kepala Daerah (Bupati, Walikota atupun Gubernur) bahkan jejak rekam Presiden yang kebetulan pernah menjabat sebagai Walikota dan Gubernur kebijakan penataan kotanya masih sering menghiasi beberapa berita di media masa. Keberhasilan maupun kegagalan kebijakan penataan kota para Tokoh Politik menjadi bahan dagangan untuk meningkatkan elektabilitas dan bahkan menjadi bahan menjatuhkan citra para tokoh politik. Mendekati tahun politik seperti sekarang sangat dirasakan ketika para pendukung Tokoh Politik saling menjelekan Kebijakan Penataan Kota yang pernah dibuat oleh Tokoh lawan Politik pendukungnya. 

Sebagai pemerhati perkotaan dan sebagai masyarakat yang menikmati serta merasakan dinamika suatu kota, issue-issue yang dilontarkan mengenai permasalahan kota dan tokoh politik menjadi sangat menarik untuk cermati. Baru pada dekade terakhir ini issue perkotaan dikaitkan dengan Pencitraan Tokoh Politik. Pada waktu Orde Baru tidak terdengar issue perkotaan dikaitkan dengan Tokoh Politik karena mekanisme pemilihan Kepala Daerah sebagai Komando dalam membangun kota dilakukan dengan system yang tidak terbuka, tidak semua tokoh politik bisa menjabat sebagai kepala daerah.  Pada awal-awal reformasi issue Penataan perkotaan belum terlalu dikaitkan dengan tokoh politik, pada waktu itu pencitraan tokoh politik banyak ditekankan pada tokoh partai yang bebas KKN. Baru dekade tahun terakhir ini mulai issue-issue perkotaan dikaitkan dengan beberapa tokoh politik. Ada Jokowi ketika menata Solo dan Jakarta, Ridwan Kamil dengan penataan Kota Bandung dan Jawa Barat, Ibu Risma dengan penataan Kota Surabaya, Ahok dan Jarot dengan penataan Jakarta, Anies Baswedan dengan penataan Kota Jakartanya, dan lain-lain tokoh politik di tingkat Kabupaten/kota, Propinsi maupun Nasional. Kebijakan para Tokoh Politik ataupun Konsep (bagi yang belum pernah menjadi Kepala Daerah) dalam menangani pembangunan Perkotaan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat dalam menentukan Citra Tokoh Politik baik itu nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan Legislatif maupun pemilihan Kepala Daerah/Gubernur atau bahkan pemilihan Pilpres.

Kenapa Issue Penataan Kota menjadi salah satu alat Pencitraan Tokoh Politik ?

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu produk dari Kebijakan Pembangunan adalah tertatanya kota baik secara estetika, pertumbuhan ekonomi maupun dari aspek pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Hal-hal tersebut secara sederhana merupakan sesuatu yang dapat dirasakan, dilihat langsung oleh masyarakat. Masyarakat akan melihat secara gampang apakah kota tersebut bersih, tertata dan indah, masyarakat juga dengan mudah menilai apakah terjadi kemacetan serta kemudahan transportasi massal, masyarakat akan merasakan apakah wilayahnya terkena banjir atau tidak. 

Bentuk-bentuk pembangunan yang terjadi di suatu kota baik itu Infrastruktur, elemen estetika kota, bangunan tempat pelayanan masyarakat, pembangunan ruang public dan semua pembangunan yang sifatnya Fisik akan sangat cepat di apresiasi oleh masyarakat dibandingkan dengan pembangunan yang tidak bersifat fisik seperti peningkatan SDM, Pengobatan gratis, perijinan online, dll. Harusnya masyarakat juga memperhatikan Pembangunan yang dilaksanakan agar ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Sebagaimana kita ketahui Pembangunan Fisik (infrastruktrur) terdiri dari Infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air bersih, sanitasi, dll), Infrastruktur untuk menunjang kebutuhan ekonomi (Jalan, Bangunan dll), maupun infrastruktur untuk menunjang kebutuhan Sosial (Ruang Terbuka Publik, dll).

Sekarang di jaman media on line yang cukup heboh, kadang-kadang pembangunan dan penataan perkotaan lebih mengutamakan membangun sesuatu yang Istagramable, tanpa memperhatikan apakah pembangunan tersebut betul-betul dibutuhkan atau tidak. Kadang-kang menjadi salah kaprah Pencitraan suatu kota di identikan dengan tempat-tempat yang Istagramable.

Apakah salah/benar menilai kemampuan Tokoh politik dari Kebijakan Penataan Kota yang dilaksanakannya ?

Pembangunan suatu daerah termasuk Penataan Perkotaan merupakan suatu kerja kolektif/Bersama antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Unsur Pemerintah pun terbagi lagi menjadi Legislatif dan Eksekutif (tokoh Politik di daerah adalah Legislatif dan eksekutif). Bahkan konsep penataan kota sampai bisa terwujud kadang-kadang melalui proses yang panjang dan berkesinambungan antara kepala daerah yang terdahulu sampai yang sekarang. Kadang-kadang masyarakat tidak melihat proses bagaimana konsep penataan kota sampai bisa terwujud.

Tidak hanya unsur Pemerintah yang berperan dalam penataan kota. Unsur Swasta dengan kemampuan modal yang cukup dalam membangun juga menjadi tolak ukur keberhasilan penataan kota. Tidak jarang juga kota menjadi semrawut akibat Swasta tidak mengindahkan kebijakan yang sudah di atur oleh pemerintah. Kolaborasi Pemerintah dan swasta (Public Privat Parthership) yang baik dalam membangun suatu kota menjadi tuntutan di masa sekarang ini. Peran masyarakatpun dalam penataan kota merupakan actor penting dalam penataan kota. Masyarakat selain sebagai pengguna juga bisa berperan aktif dalam penataan kota. Baik itu yang bersifat kemitraan (seperti program PNPM Perkotaan dan Kotaku) maupun sebagai pengawas pembangunan perkotaan. Tokoh Masyarakat maupun Pengusaha Bisa menjadi Tokoh Politik dadakan ketika akan ikut campur dalam konstellasi politik baik itu di daerah maupun pusat.    

Peran Kepala Daerah sebagai Komandan Pihak Eksekutif yang bisa berkordinasi dengan Legislatif serta bisa berkolaborasi dengan Swasta serta bisa menggerakan masyarakat dalam penataan kota, tidak bisa dipungkiri memang menjadi Tokoh Utama Pembangunan Perkotaan. Dalam Visi Misi Kepala Daerah bisa terlihat sejauh mana Konsep Pembangunan Perkotaan akan dilaksanakan dalam masa pemerintahannya (Penulis pernah membuat tulisan Peran Kepala daerah dalam arsitektur Kota dalam www.pojokyoga.blogspot.com). 

Diakhir tulisan ini Penulis berharap bahwa Penataan Kota kedepannya sesuai dengan Slogan hari Habitat Dunia tahun 2013 (walaupun sudah cukup lama) menjadi Kota Untuk Semua. Biarkan Tokoh Politik mencari Pencitraan lewat Penataan Perkotaan asalkan bisa dirasakan oleh semua kalangan hasilnya, bukan Slogan saja.